Maka untuk Pengembangan Wilayah di Kabupaten Pandeglang dapat dijabarkan sebagai berikut : Magister Manajemen Aset Infrastruktur Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan 24 Institut Teknologi Sepuluh Nopember STUDI KASUS Kebutuhan Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah Daerah Tertinggal Di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten …
Infrastruktur yang besar sudah kita bangun, ke depan akan kita bangun lebih cepat. Infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, kita sambungkan dengan kawasan industri rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, perikanan. Arahnya harus ke sana, fokusnya harus ke sana,". (Pidato Presiden Jokowi, Visi Indonesia, Sentul 14 Juli ...
ini, di mana infrastruktur hijau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penataan kawasan perkotaan. Terselesaikannya penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atas Beasiswa Unggulan yang dapat menghantar ...
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur transportasi nasional mencapai Rp711 triliun, sedangkan anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp340,16 triliun.
Di sisi lain, garis besar kebijakan pembangunan nasional tidak selalu mencerminkan urgensi kebutuhan tiap daerah. Akibatnya, pembangunan infrastruktur daerah yang berfokus pada peningkatan layanan publik, seperti kelengkapan fasilitas kesehatan, sistem sanitasi, penyediaan air bersih, hingga jaringan angkutan umum lebih …
infrastruktur jalan yang tidak baik. Maka dapat disimpulkan bahwa Permasalahan yang timbul dalam pembangunan daerah-daerah 3T adalah tidak mampunya pemerintah baik daerah dan pusat melihat secara mendalam permasalahan yang di alami oleh daerah-daerah 3T yang ada berbatasan dengan beberapa Negara-negara tetangga.
Kesenjangan infrastruktur antar daerah di Indonesia pun masih terjadi di tahun 2020. Kondisi jalan misalnya, masih terdapat 116 daerah yang memiliki kondisi jalan tidak mantap di atas 50%. Pun untuk kondisi air minum dan sanitasi, masih terdapat daerah yang memiliki persentase rumah tangga dengan akses sumber air minum dan sanitasi …
Kebijakan pengembangan infrastruktur transportasi di daerah terluar, tertinggal, terdepan, dan perbatasan (3TP) tahun 2020-2024 menjadi agenda prioritas Kementerian Perhubungan dengan target 7,8% pertumbuhan ekonomi di Papua, dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi hanya 19%, sejalan dengan Inpres 9 Tahun 2020. ...
Fokus pada proyek berjalan. Salah satu instansi yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada 2023, Kementerian PUPR memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp125,18 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pagu anggaran tahun 2022 …
2. Meningkatkan pemerataan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, ketimpangan-ketimpangan di Indonesia perlahan-lahan akan mulai sirna. Pembangunan pelabuhan dan rencana tol laut juga turut meningkatkan daya saing di tiap daerah dari negara maritim ini. Harga-harga barang pokok di tiap-tiap daerah mulai menurun dan …
Ilustrasi Infrastruktur Daerah. Di daerah dampak pandemi Covid-19 menciptakan resiko kesenjangan yang lebih tinggi, hal ini dapat dilihat dari ketidaksetaraan dan tingkat kemiskinan yang semakin memburuk, serta tingkat utang yang semakin meningkat. Jika dibiarkan dan tidak ditangani lebih baik, hal ini akan mengancam kemampuan daerah …
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. "Hal ini sesuai dengan amanat Inpres …
Masalah yang timbul sekarang adalah dengan kurangnya perhatian pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, membuat mereka sangat rentan dengan resiko yang ada di seluruh kegiatan harian mereka. Belum lagi dampak pandemi covid-19 yang sekarang sedang terjadi. Dengan penjelasan sekilas, maka bisa kita simpulkan bahwa …
Pembangunan Infrastruktur di Daerah Pesisir Secara umum, infrastruktur didefinisikan sebagai komoditas fisik yang terkait dengan fasilitas sipil dan perkotaan, seperti jalanan, drainase, jaringan air minum, dan instalasi listrik. Konsep infrastruktur, bagaimanapun, tidak berakhir di situ; prosedur operasi dan program pembangunan juga berfokus ...
JAKARTA, KOMPAS - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat tiga fokus utama dalam pembangunan infrastruktur tahun 2022.. Pertama, pembangunan infrastruktur yang dilakukan harus lebih berkualitas, smart dan ramah lingkungan. Pembangunan infrastrutkur juga harus …
Pembangunan infrastruktur menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi, serta menyerap tenaga kerja. ... Selain itu, panjang jalur KA PSN di beberapa daerah yang akan terbangun hingga 2024 mencapai lebih dari 1.000 km. Kontribusi dari PSN sektor irigasi, telah terbangun tambahan jaringan irigasi untuk mengairi sawah …
Penerapan Quality Infrastructure Investment dalam Proyek Infrastruktur di Indonesia Implementasi Skema Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Proyek KPBU Sektor Perumahan Indonesia sebagai Presidensi G20 2022: ... Manfaat Nyata Bagi Indonesia Penyediaan Infrastruktur Layanan Persampahan di Daerah 4 Agenda Utama …
utama bahwa untuk mencapai daerah kepulauan memerlukan transportasi laut sebagai sarana utama, dan infrastruktur lain yang memerlukannya. Hal ini bisa terlihat dari Gambar 1. bagaimana provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Kabupaten/ Kota yang menyebar di pulau-pulau dan pisahkan oleh lautan.
Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing, baik dari sisi kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kapasitas institusi. Pemetaan kebutuhan di tiap daerah itu perlu dilakukan guna menentukan jenis infrastruktur yang diperlukan, seperti kebutuhan jalan, jembatan, pasar, perbankan, …
Pencatatan sipil yang efektif dan akurat menjadi tantangan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil yang mengalami keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur yang terbatas, seperti akses yang sulit ke layanan administrasi dan kekurangan fasilitas fisik, dapat menghambat proses pencatatan sipil. Artikel ini …