Izin Usaha Pertambangan (IUP) Setiap usaha yang akan melakukan usaha ekstraktif wajib mengajukan permohonan sebagai salah satu persyaratan untuk kegiatan tersebut. Salah satunya adalah IUP atau izin usaha pertambangan yang menjadi prasyarat utama mengambil barang mineral yang ada di daerah tertentu.
Menurut pasal 1(7) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan atau IUP adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kegiatan usaha ini diatur oleh pemerintah dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, para pelaku usaha perlu untuk …
Pasal 36 ayat (1) Permen ESDM 7/2020 pun turut menegaskan badan usaha hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara setelah mendapat izin usaha. Berikut ini bunyi selengkapnya: Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan …
Daftar pemegang saham; dan 9. Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan dilakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan melampirkan nota kesepahaman dengan Pemegang IUP/IUPK/Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara/Kontrak Karya Asal …
Diketahui bahwa kebijakan pemberian izin usaha pertambangan ditujukan agar negara memiliki kontrol terhadap operasional perusahaan atau korporasi di bidang pertambangan ... lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebutuhan untuk pelaksanaan usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara. Revisi UU Minerba perlu dilakukan agar …
Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK"), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Perlu diketahui bahwa hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. [7] Dalam kasus Anda, untuk mempersingkat kami hanya akan membahas perihal IUP …
Termasuk pengurusan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Prov. Kep. Babel) yang terkosentrasi di sektor pertambangan timah, para pelaku usaha harus mengetahui syarat serta prosedur mengurus izin usaha pertambangan. Untuk mendirikan usaha pertambangan anda diharuskan mengurus …
Utama. 25 Februari 2022. Memahami Izin Pertambangan Pasca Terbitnya UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Dua undang-undang tersebut menghadirkan penyederhanaan perizinan, kepastian berinvestasi dan kemudahan berusaha di bidang pertambangan minerba. Oleh: Mochamad Januar Rizki.
Liputan6, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut 2.343 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sepanjang 2021 lalu.. Menteri ESDM Arifin Tasrif memaparkan, pencabutan IUP atau IUPK ini sudah sesuai dengan Pasal 119 Undang …
ADVERTISEMENT. Hal ini sejalan dengan akan segera diresmikannya OSS RBA pada 2 Agustus 2021 mendatang. "Mulai nanti tanggal 2 Agustus kita akan limpahkan proses permohonan ke OSS RBA sesuai surat edaran dari Menteri Investasi," ujar Koordinator Pelayanan Usaha Batu Bara Ditjen Minerba ESDM, Surya, dalam …
Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota …
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha …
Aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan. ©2020 Merdeka. Merdeka - Presiden Joko Widodo mencabut sebanyak 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik perusahaan pertambangan mineral maupun perusahaan pertambangan batubara. Pencabutan ini merupakan bentuk komitmen dalam …
Ketidakselarasan terdapat pada data jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kaltim dengan data Kementerian ESDM. Contohnya data 2017 yang menyebutan jumlah IUP versi Pemprov ada 1.404 izin. ... izin pertambangan terdapat di dua kabupaten di yakni, Kabupaten Kutai Barat seluas 1,015,833.31 hektare dan Kabupaten Kutai
Izin Usaha Jasa Pertambangan Online - Dapatkan Izin Usaha Jasa Pertambangan dengan mudah dan nyaman untuk memulai/mengembangkan usaha pertambangan Anda. Pastikan bisnis Anda mematuhi peraturan dan persyaratan di Indonesia. Dapatkan layanan pemrosesan IUJP profesionalPenting bagi perusahaan …
(2016). Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18 (1). 23-38. Faradila, Hemi. (2020). Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah).
Pertambangan di wilayah izin Usaha Pertambangan khusus. 7. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan h ukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral. 8. Pajak Penghasilan Badan adalah Pajak Penghasilan yang
Izin Penambangan Batuan. Sebelumnya melalui UU 4/2009, usaha pertambahangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). [1] Namun kemudian, melalui UU 3/2020 pemberian izin diperluas lagi salah satunya Surat Izin …